Pada hari Kamis 19 Mei 2022 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan Rapat Koordinasi di Aula Bappeda Kabupaten Lombok Timur terkait FGD Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Kantung Nelayan Kabupaten Lombok Timur. Rapat Koordinasi ini di Fasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Dalam Rapat ini dihadiri oleh dinas – dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Prikanan.
Indonesia mempunyai target untuk tahun 2024 berupaya agar kemiskinan ekstrem menjadi 0% untuk mewujudkan hal itu, Harus dilihat kondisi lapangan. Melalui FGD ini maka akan dibahas strategi penurunan Kemiskinan ekstrem. Akan tetapi indikator terkait kemiskinan ekstrem sampai ini datanya masih belum sinkronisasi antara Pusat dengan Kabupaten itu sebabnya di Lombok Timur sendiri masih belum bisa diketahui bagaimana kriteria miskin Ekstrem. Adapun pada masyarakat khusunya masyarakat nelayan Lombok Timur memang ada sebagaian yang bisa dikatakan miskin akan tetapi bukan kategori miskin ekstrem sedangkan yang dikatakan dengan miskin ekstrem itu adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer-nya seperti makan dalam sehari. Seperti kita ketahui bahwa nelayan Lombok Timur meskipun sebagian miskin akan tetapi mereka mampu memenuhi kebutuhan primer-nya seperti membeli beras serta kebutuhan pokok lainnya.
Kementerian Koordinator PMK saat ini sedang konsentrasi di dalam pembangunan manusia terutama terkait kemiskinan ekstrem. Melalui staf ahli menteri bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman sedang melakukan pengkajian terhadap upaya dan strategi untuk penuntasan kemiskinan ekstrem ini terutama pada kantung nelayan, karena disinyalir masyarkat
nelayan atau masyarakat pesisir di Indonesia masih banyak kemiskinan ekstrem. Hal ini juga termasuk pada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Namun berdasarkan data yang ada sampai saat ini, baik di masyarakat nelayan maupun masyarakat pada umumnya tidak terdapat adanya kemiskinan ekstrem, walaupun data penduduk miskin ada, namun tidak ada secara spesifikasi dikatakan kemiskinan ekstrem.
Pihak Kemenfo PMK menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada terdapat 212 Kabupaten/Kota yang mengalami kemiskinan ekstrem dan data dari TNP2K menyebutkan terdapat 53.000 masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengecek hubungan dari data ini pihak kemenfo PMK akan melakukan survey langsung di lapangan yaitu pada masyarakat Pesisir/Nelayan di Kabupaten Lombok Timur tidak ada penduduk miskin ekstrem. Terhadap hal ini, maka diperlukan indikator secara nasional yang jelas sebagai pedoman untuk menentukan masyarakat miskin ekstrem sehingga bisa diidentifikasi penduduk yang tergolong miskin ekstrem.
Dalam rapat ini ditekankan agar memajukan kemampuan atau skill sumber daya manusia nya agar ketika mendapatkan bantuan dari pusat berupa alat nelayan dan sejenisnya mampu di operasikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat nelayan.