KONSEPSI bekerja sama dengan Islamic Relief Sweden (IRS) dan Forum Civ serta mitranya Islamic Relief Indonesia (IRI) saat ini sedang melaksanakan proyek Deepening Climate Change Adaptation for Prosperity (DECCAP) untuk mengadvokasi pemerintah daerah di Lombok Timur, Bima, Dompu dan Propinsi Nusa Tenggara Barat serta komunitas sasaran yaitu Komunitas Petani Tadah hujan, Pembudidaya Lobster dan Petambak Garam untuk menerapkan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan, program, dan implementasi percontohan dalam budidaya lobster, pertanian tadah hujan, dan produksi garam, dari Januari hingga Desember 2022.
Proyek ini dilaksanakan berdasarkan atas pelajaran dan hasil dari proyek sebelumnya yaitu Supporting Poor Communities to Claim Their Rights in Climate Change yang dilaksanakan antara 2018 – 2020, yang juga didanai oleh Forum Civ.
Tujuan dan Lokasi Proyek
1. Tujuan dari proyek ini adalah agar perempuan dan laki-laki yang hidup dari pertanian tadah hujan, nelayan lobster, dan produksi garam diberdayakan dan diberdayakan dengan sumber daya yang berkelanjutan untuk menangani dampak perubahan iklim dan memiliki akses yang sama ke setiap sumber daya potensial yang disediakan oleh pengemban tugas (informasi, peralatan, dan setiap kegiatan peningkatan kapasitas), dan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengklaim hak atas sumber mata pencaharian yang lebih produktif, berkelanjutan dan adaptif.
2. Lokasi Proyek DECCAP ini berada di tiga desa yaitu Desa Pandanwangi, Paremas dan Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur serta di Kabupaten Bima dan Dompu.
Dari hasil Proyek sebelumnya menunjukkan bahwa nelayan lobster telah berhasil menekan angka kematian lobster setelah menghasilkan pakan organik, sedangkan petani garam telah meningkatkan produktivitasnya dalam memproduksi garam setelah diperkenalkannya rumah Prisma untuk menghindari gagal panen saat musim hujan. Sementara itu Petani Tadah Hujan telah mengakses informasi terkait iklim yang sangat berguna bagi mereka untuk menentukan waktu mulai menanam, komoditas apa yang lebih baik untuk ditanam dll.
Pada level pemerintah (kabupaten dan provinsi), terbentuk peraturan dan kebijakan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 54 tanggal 23 Desember 2019, tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim dan forum multipihak untuk mengawal dan memfasilitasi kerjasama parapihak untuk API yaitu Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Pokja API) di Kabupaten lombok Timur Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/231/PD/2019 tertanggal 6 September 2029 kemudian direvisi dengan SK Bupati Lombok Timur No: 188.45/95/PD/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. dan Pokja API Provinsi NTB dengan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 071_30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat .
Selain itu melalui proyek ini, parapihak telah mendorong kebijakan anggaran untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan dilakukannya realokasi anggaran untuk rencana kerja pemerintah daerah Provinsi NTB tahun 2020.
Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya :
a. Kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi menyebabkan gagal tanam pada komunitas Petani Tadah Hujan. Pada Pembudidaya Lobster, kondisi cuaca menyebabkan kesulitan untuk mencari pakan. Sementara pada Petambak garam, akibat kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen.
b. Pembudidaya lobster belum mampu menghasilkan pakan organik sepanjang tahun dikarenakan pakan tidak bisa dikeringkan saat musim hujan,
c. Petambak garam menghadapi kendala dalam memasarkan garamnya akibat keputusan pemerintah untuk mengimpor garam.
d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim
e. Masih rendahnya pemahaman OPD khususnya di level kabupaten terkait isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim
Hasil yang Diharapkan Dalam Pelaksanaan Proyek
1. Adanya Penguatan Kapasitas dan pengetahuan masyarakat khususnya pada komunitas sasaran proyek terkait isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim baik oleh pemerintah maupun non pemerintah
2. Adanya penerapkan beberapa teknologi/metodologi baru yang tepat guna dan dapat diaplikasikan oleh komunitas sasaran proyek seperti sistem membran untuk meningkatkan produktivitas budidaya garam dan pemulihan pantai melalui penanaman mangrove untuk meningkatkan produktivitas lobster. Sementara bagi petani tadah hujan akan diperkenalkan metode SALT (Sloping Agriculture Land Technology) dimana aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan secara bersamaan dalam kombinasi dengan pengenalan produk pertanian bernilai tinggi.
3. Adanya pengembangan sumber penghidupan baru bagi komunitas sasaran proyek yang adaptif terhadap perubahan iklim
4. Adanya informasi terkait keadaan cuaca dan iklim yang lebih valid terutama untuk 3 bulan kedepan sehingga masyarakat khususnya komunitas sasaran proyek dapat melakukan antisipasi dan adaptasi dalam kehidupan dan penghidupannya
5. Pemerintah Daerah dan OMS dapat memperkuat kapasitas dan pengetahuan OPD terkait isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim salah satunya melalui Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim baik di kabupaten maupun propinsi
6. Pemerintah Daerah dapat menginternalisasi isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim melalui Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim baik di kabupaten maupun propinsi kedalam rencana penganggaran dan rencana kerja daerah serta dapat diimplemetasikan kedalam bentuk program di masyarakat khususnya pada komunitas sasaran proyek
7. Masyarakat dan CSO dapat secara efektif terlibat dengan pemerintah untuk secara konsisten memantau, mengadvokasi, dan memfasilitasi dalam memproduksi dan melaksanakan pembangunan rendah karbon dan rencana ketahanan iklim dalam rangka mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim.